YOGYAKARTA, 25 Januari 2022 - Institut Teknologi Yogyakarta (ITY)
melaksanakan Audit Mutu Nonakademik Internal (AMNAI) Tahun 2021 pada Unit
Pengelola Program Studi (UPPS) jenjang sarjana. Pemeriksaan lapangan
berlangsung pada 4 dan 5 Januari 2022, dengan sasaran Fakultas Teknologi Sumber
Daya Alam, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Teknik Lingkungan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi berkala untuk menilai kinerja unit
kerja, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta penerapan standar
pengelolaan nonakademik di lingkungan institut.
Penjaminan mutu merupakan proses
penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
Bagi perguruan tinggi, standar berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan visi
dan misi sekaligus menjaga mutu layanan, transparansi, dan akuntabilitas. AMNAI
memberikan kesempatan kepada setiap fakultas untuk mengevaluasi efektivitas
pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan merumuskan
langkah perbaikan yang dapat dipantau.
Pelaksanaan penjaminan mutu
nonakademik di ITY mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan
BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, ISO 9000:2015, serta standar dan ketentuan internal
institut. Audit dirancang untuk melihat capaian kinerja unit, membandingkan
rencana dengan hasil, memeriksa kesesuaian penerapan kegiatan dengan standar
ITY, menilai efektivitas pencapaian sasaran, dan mendorong perbaikan sistem
mutu secara berkelanjutan.
Jadwal dan Metode Pemeriksaan
Rangkaian kegiatan diawali dengan
penetapan pembagian tugas asesor pada 29 Desember 2021. Pemeriksaan Fakultas
Teknologi Sumber Daya Alam dan Fakultas Teknologi Industri dilaksanakan pada 4
Januari 2022, dilanjutkan dengan pemeriksaan Fakultas Teknik Lingkungan pada 5
Januari 2022. Penyusunan laporan dijadwalkan pada 7 sampai 22 Januari 2022.
Sebelum pemeriksaan, tim menyusun
rencana dan mengomunikasikan tujuan, ruang lingkup, dokumen acuan, pihak yang
bertanggung jawab, susunan asesor, waktu pelaksanaan, dan jadwal pertemuan
dengan unit. Pada pertemuan pembukaan, auditor memperkenalkan tim serta
menjelaskan metode dan prosedur pemeriksaan. Pengumpulan bukti dilakukan
melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, serta pengamatan aktivitas dan kondisi
di lokasi. Informasi hasil wawancara diperiksa silang dengan sumber independen
yang relevan, sedangkan hasil pengamatan didokumentasikan dan dibahas bersama
pimpinan unit. Pertemuan penutup digunakan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan
dan mencatat hal-hal yang memerlukan tindak lanjut.
Ruang Lingkup Audit
Evaluasi terhadap Unit Pengelola
Program Studi Program Sarjana mencakup empat kelompok kriteria: visi dan misi;
tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; sumber daya manusia; serta keuangan,
sarana, dan prasarana.
Pemeriksaan pada kriteria tersebut
meliputi sasaran mutu dan perencanaan program kerja, identifikasi isu internal
dan eksternal, pengelolaan risiko dan peluang, kejelasan tugas personel,
pemetaan kompetensi, dokumentasi prosedur operasional standar (SOP) dan rekaman
kegiatan, penanganan keluhan dan ketidaksesuaian, pelaksanaan audit internal,
evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya, pelatihan serta penghargaan prestasi
nonakademik, dan pengelolaan data personel.
Pada aspek pendukung operasional,
audit juga menelaah status penggunaan lahan, pengajuan dan pemeliharaan
fasilitas, kebersihan dan keamanan lingkungan, kebutuhan sarana bagi pengguna
berkebutuhan khusus, pengadaan dan evaluasi pemasok, penganggaran dan realisasi,
pengelolaan arsip aktif maupun nonaktif, serta pelaporan perjalanan dinas.
Seluruh aspek tersebut dinilai untuk memastikan layanan pendukung program studi
berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam: Penguatan Dokumen Mutu dan Dukungan Operasional
Pada Fakultas Teknologi Sumber Daya
Alam, perhatian utama diarahkan pada kelengkapan dokumen sasaran mutu dan
rencana operasional fakultas. Dokumen rencana operasional yang mutakhir belum
dapat ditunjukkan secara memadai untuk membuktikan sasaran mutu dan rencana
pencapaiannya. Karena itu, fakultas direkomendasikan segera melengkapi dokumen
sasaran mutu serta melakukan pencatatan dan dokumentasi untuk setiap kegiatan,
termasuk identifikasi risiko dan peluang.
Pemeriksaan juga mencatat kebutuhan
untuk menata agenda audit internal tingkat fakultas dan menyediakan bukti
pelaksanaan serta tindak lanjutnya. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah
tenaga kependidikan dinilai belum sebanding dengan beban pekerjaan, sementara
kebutuhan personel perlu dijabarkan lebih terperinci agar dapat diselaraskan
dengan tingkat institusi dan kebutuhan program studi. Pengelolaan data personel
juga memerlukan mekanisme dokumentasi yang jelas dan koordinasi antarpihak.
Pada aspek sarana dan prasarana,
fakultas belum memiliki salinan SOP layanan fasilitas yang memadai meskipun
pengelolaan prosedur dilakukan secara terpusat. Fakultas perlu memperoleh
salinan SOP yang berlaku dan menyampaikan kebutuhan fasilitas secara rinci agar
dapat dinilai dan dipenuhi sesuai prioritas. Standar keamanan lingkungan kampus
juga menjadi perhatian, khususnya pengendalian akses pengunjung dan pemanfaatan
fasilitas oleh pihak luar.
Untuk administrasi keuangan,
dokumen dan pelaporan tertentu dikelola secara terpusat. Oleh karena itu, akses
terhadap salinan dokumen yang relevan perlu dipastikan agar fakultas dapat
menunjukkan bukti pengelolaan secara tertib. Kelengkapan dokumentasi menjadi
unsur penting dalam menjaga keterlacakan proses penganggaran, penggunaan sumber
daya, dan pertanggungjawaban kegiatan.
Fakultas Teknologi Industri: SOP, Kejelasan Tugas, dan Dokumentasi Risiko
Di Fakultas Teknologi Industri,
temuan menyoroti belum tersedianya SOP program kerja fakultas yang dapat
ditunjukkan sebagai acuan pelaksanaan. Dokumentasi identifikasi isu internal
dan eksternal juga belum memadai. Fakultas direkomendasikan menyusun SOP
program kerja, mendokumentasikan proses kerja secara sistematis, dan
mengembangkan program pelatihan berkala bagi dosen serta tenaga kependidikan.
Kejelasan tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) serta uraian pekerjaan atau deskripsi pekerjaan menjadi perhatian
berikutnya. Ketidakjelasan uraian tugas berpotensi menimbulkan perbedaan
pemahaman personel dalam menjalankan tanggung jawab. Sosialisasi tupoksi dan
pelatihan untuk setiap personel perlu dilaksanakan agar peran, tanggung jawab,
dan alur kerja dipahami secara konsisten. Fakultas juga perlu mendokumentasikan
identifikasi risiko aktivitas kerja, rencana penanganannya, serta peluang
pengembangan.
Dalam pengendalian dokumen, salinan
SOP, peraturan yang berlaku, dan rekaman kegiatan perlu tersedia pada tingkat
fakultas serta selaras dengan dokumen yang dikelola pusat. Mekanisme
pendokumentasian data personel juga perlu diperjelas. Pada bidang sarana
prasarana, pengajuan kebutuhan dan pengadaan perlu didukung SOP dan bukti
administrasi yang dapat ditelusuri.
Dokumen pengelolaan keuangan yang
berada di tingkat institusi perlu dilengkapi dengan salinan atau akses yang
sesuai untuk mendukung administrasi dan pembuktian pada tingkat fakultas.
Dengan kelengkapan tersebut, fakultas dapat mengelola informasi yang dibutuhkan
secara lebih efektif sekaligus memastikan kesesuaian antara kebutuhan
operasional, prosedur pengajuan, dan dokumentasi pelaksanaannya.
Fakultas Teknik Lingkungan: Pembaruan Perencanaan dan Penguatan Sistem Layanan
Pada Fakultas Teknik Lingkungan,
evaluasi menyoroti kelengkapan dokumen perencanaan dan sasaran mutu, termasuk
dokumen visi-misi, rencana strategis, dan rencana operasional. Sejumlah acuan
yang tercatat merujuk pada periode 2014–2018 sehingga pembaruan dan penyelarasan
dengan kebutuhan terkini perlu dipastikan. Pelaporan program kerja juga masih
bersifat insidental dan perlu didukung SOP yang jelas serta dokumentasi yang
konsisten. Dokumentasi identifikasi isu internal dan eksternal, risiko
aktivitas kerja, serta peluang pengembangan menjadi bagian yang perlu
diperkuat.
Aspek sumber daya manusia mencakup
pemahaman personel atas tupoksi, kebutuhan tenaga kerja, dan pelatihan yang
sesuai dengan tugas serta kualifikasi. Fakultas perlu memastikan uraian
pekerjaan tersedia dan dipahami, memetakan kebutuhan kompetensi, serta mendokumentasikan
pelatihan dan evaluasi yang dilaksanakan. Catatan audit menunjukkan bahwa
pelatihan dosen dilaksanakan sesuai kebutuhan akademik, sedangkan pengelolaan
pelatihan tenaga kependidikan dan penghargaan prestasi dilakukan secara
terpusat. Koordinasi dengan unit terkait dibutuhkan agar informasi dan bukti
administrasi dapat diakses ketika diperlukan. Langkah ini menjadi dasar agar
penempatan dan pengembangan personel mendukung pelaksanaan kegiatan program
studi.
Pengelolaan sarana prasarana dan
administrasi pendukung turut menjadi perhatian. Fakultas mencatat bahwa layanan
sarana prasarana dikelola secara terpusat dan pengajuan umumnya dilakukan
berdasarkan kebutuhan mendesak. Karena itu, kebutuhan fasilitas perlu dirinci
dan dikoordinasikan dengan tingkat institusi, sementara salinan SOP dan rekaman
pemeliharaan perlu tersedia bagi unit pengguna.
Status penggunaan lahan pada
fakultas ini tercatat sebagai Sultan Ground. Dokumentasi administrasi dan
pengelolaan terkait perlu dijaga secara tertib. Pemeriksaan juga mencakup
ketersediaan sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus serta pengelolaan kebersihan
yang dilakukan secara terpusat.
Pada aspek keuangan, dokumen
pengelolaan disimpan di bagian keuangan institusi. Mekanisme akses,
pengarsipan, bukti realisasi anggaran, dokumentasi pemasok, dan pelaporan
perjalanan dinas perlu dipastikan dapat ditelusuri pada unit terkait.
Penanganan keluhan telah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi, tetapi
pencatatannya belum terdokumentasi secara memadai. Pelaksanaan audit internal
juga belum dapat ditunjukkan, sedangkan rencana peningkatan mencakup upaya
memperbaiki capaian akreditasi.
Tindak Lanjut untuk Perbaikan Berkelanjutan
Temuan lintas fakultas
memperlihatkan pentingnya memastikan dokumen mutu tersedia, mutakhir,
tervalidasi, dan dapat diakses oleh unit yang menjalankan proses. SOP dan
peraturan yang disimpan secara terpusat perlu disosialisasikan serta disediakan
salinannya bagi fakultas. Identifikasi isu, risiko, dan peluang harus diikuti
dengan rencana tindakan dan dokumentasi pelaksanaan, sedangkan kegiatan audit
internal perlu dijadwalkan dan dilengkapi bukti hasil pemeriksaan serta tindak
lanjut.
Pada pengelolaan sumber daya
manusia, penguatan diarahkan pada pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga
kependidikan, kejelasan tupoksi, pemutakhiran uraian pekerjaan, dan
penyelenggaraan pelatihan secara periodik. Di bidang sarana prasarana, fakultas
perlu merinci kebutuhan, menjaga catatan pemeliharaan, memastikan prosedur
pengadaan tersedia, dan meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan. Pada
administrasi keuangan, koordinasi dengan pengelola pusat dan ketersediaan
salinan dokumen yang relevan diperlukan agar perencanaan, realisasi, serta
pelaporan dapat ditelusuri.
Temuan AMNAI diklasifikasikan dalam
catatan kesempatan untuk perbaikan atau opportunity for improvement
(OFI), ketidaksesuaian minor, dan ketidaksesuaian mayor. Setiap temuan perlu
ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi dan korektif, penetapan penanggung
jawab serta target penyelesaian, dan verifikasi efektivitas perbaikan.
Penanganan yang terdokumentasi membantu memastikan bahwa perbaikan bukan hanya
dilakukan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses kerja dan pengendalian mutu
unit.
Kegiatan AMNAI Tahun 2021
dikoordinasikan oleh Dr. Diananto Prihandoko, S.T., M.Si. dan Ir. Rita Dewi
Triastianti, M.Si., dengan tim asesor yang terdiri atas Fifin Hindarti,
S.Pd.T., M.T.; Ika Arsi Anafiati, S.T., M.Sc.; Viddyana Astrid Aninditya
Mahasti, A.Md., S.E.; dan Yunita Wulandari, S.Pd. Para asesor tercatat
mengikuti pelatihan AMNAI pada 24 Desember 2021. Pelaksanaan audit melibatkan
pimpinan fakultas dan unit terkait dalam penyediaan informasi, data, serta
dokumen yang diperlukan.
Melalui AMNAI, ITY memperkuat upaya
membangun tata kelola nonakademik yang tertib, efektif, transparan, dan
akuntabel. Pelaksanaan rekomendasi secara konsisten diharapkan mendukung mutu
layanan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Komitmen pimpinan dan
seluruh personel, pengendalian dokumen yang baik, serta evaluasi tindak lanjut
secara berkala menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan sistem
penjaminan mutu.