Selasa, 25 Januari 2022

Institut Teknologi Yogyakarta Evaluasi Tata Kelola dan Layanan Pendukung Program Sarjana melalui AMNAI 2021

 


YOGYAKARTA, 25 Januari 2022 - Institut Teknologi Yogyakarta (ITY) melaksanakan Audit Mutu Nonakademik Internal (AMNAI) Tahun 2021 pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) jenjang sarjana. Pemeriksaan lapangan berlangsung pada 4 dan 5 Januari 2022, dengan sasaran Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Teknik Lingkungan. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi berkala untuk menilai kinerja unit kerja, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta penerapan standar pengelolaan nonakademik di lingkungan institut.

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan. Bagi perguruan tinggi, standar berfungsi sebagai acuan untuk mewujudkan visi dan misi sekaligus menjaga mutu layanan, transparansi, dan akuntabilitas. AMNAI memberikan kesempatan kepada setiap fakultas untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan merumuskan langkah perbaikan yang dapat dipantau.

Pelaksanaan penjaminan mutu nonakademik di ITY mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019, ISO 9000:2015, serta standar dan ketentuan internal institut. Audit dirancang untuk melihat capaian kinerja unit, membandingkan rencana dengan hasil, memeriksa kesesuaian penerapan kegiatan dengan standar ITY, menilai efektivitas pencapaian sasaran, dan mendorong perbaikan sistem mutu secara berkelanjutan.


Jadwal dan Metode Pemeriksaan

Rangkaian kegiatan diawali dengan penetapan pembagian tugas asesor pada 29 Desember 2021. Pemeriksaan Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam dan Fakultas Teknologi Industri dilaksanakan pada 4 Januari 2022, dilanjutkan dengan pemeriksaan Fakultas Teknik Lingkungan pada 5 Januari 2022. Penyusunan laporan dijadwalkan pada 7 sampai 22 Januari 2022.

Sebelum pemeriksaan, tim menyusun rencana dan mengomunikasikan tujuan, ruang lingkup, dokumen acuan, pihak yang bertanggung jawab, susunan asesor, waktu pelaksanaan, dan jadwal pertemuan dengan unit. Pada pertemuan pembukaan, auditor memperkenalkan tim serta menjelaskan metode dan prosedur pemeriksaan. Pengumpulan bukti dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, serta pengamatan aktivitas dan kondisi di lokasi. Informasi hasil wawancara diperiksa silang dengan sumber independen yang relevan, sedangkan hasil pengamatan didokumentasikan dan dibahas bersama pimpinan unit. Pertemuan penutup digunakan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan mencatat hal-hal yang memerlukan tindak lanjut.


Ruang Lingkup Audit

Evaluasi terhadap Unit Pengelola Program Studi Program Sarjana mencakup empat kelompok kriteria: visi dan misi; tata pamong, tata kelola, dan kerja sama; sumber daya manusia; serta keuangan, sarana, dan prasarana.

Pemeriksaan pada kriteria tersebut meliputi sasaran mutu dan perencanaan program kerja, identifikasi isu internal dan eksternal, pengelolaan risiko dan peluang, kejelasan tugas personel, pemetaan kompetensi, dokumentasi prosedur operasional standar (SOP) dan rekaman kegiatan, penanganan keluhan dan ketidaksesuaian, pelaksanaan audit internal, evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya, pelatihan serta penghargaan prestasi nonakademik, dan pengelolaan data personel.

Pada aspek pendukung operasional, audit juga menelaah status penggunaan lahan, pengajuan dan pemeliharaan fasilitas, kebersihan dan keamanan lingkungan, kebutuhan sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus, pengadaan dan evaluasi pemasok, penganggaran dan realisasi, pengelolaan arsip aktif maupun nonaktif, serta pelaporan perjalanan dinas. Seluruh aspek tersebut dinilai untuk memastikan layanan pendukung program studi berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.


Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam: Penguatan Dokumen Mutu dan Dukungan Operasional

Pada Fakultas Teknologi Sumber Daya Alam, perhatian utama diarahkan pada kelengkapan dokumen sasaran mutu dan rencana operasional fakultas. Dokumen rencana operasional yang mutakhir belum dapat ditunjukkan secara memadai untuk membuktikan sasaran mutu dan rencana pencapaiannya. Karena itu, fakultas direkomendasikan segera melengkapi dokumen sasaran mutu serta melakukan pencatatan dan dokumentasi untuk setiap kegiatan, termasuk identifikasi risiko dan peluang.

Pemeriksaan juga mencatat kebutuhan untuk menata agenda audit internal tingkat fakultas dan menyediakan bukti pelaksanaan serta tindak lanjutnya. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga kependidikan dinilai belum sebanding dengan beban pekerjaan, sementara kebutuhan personel perlu dijabarkan lebih terperinci agar dapat diselaraskan dengan tingkat institusi dan kebutuhan program studi. Pengelolaan data personel juga memerlukan mekanisme dokumentasi yang jelas dan koordinasi antarpihak.

Pada aspek sarana dan prasarana, fakultas belum memiliki salinan SOP layanan fasilitas yang memadai meskipun pengelolaan prosedur dilakukan secara terpusat. Fakultas perlu memperoleh salinan SOP yang berlaku dan menyampaikan kebutuhan fasilitas secara rinci agar dapat dinilai dan dipenuhi sesuai prioritas. Standar keamanan lingkungan kampus juga menjadi perhatian, khususnya pengendalian akses pengunjung dan pemanfaatan fasilitas oleh pihak luar.

Untuk administrasi keuangan, dokumen dan pelaporan tertentu dikelola secara terpusat. Oleh karena itu, akses terhadap salinan dokumen yang relevan perlu dipastikan agar fakultas dapat menunjukkan bukti pengelolaan secara tertib. Kelengkapan dokumentasi menjadi unsur penting dalam menjaga keterlacakan proses penganggaran, penggunaan sumber daya, dan pertanggungjawaban kegiatan.


Fakultas Teknologi Industri: SOP, Kejelasan Tugas, dan Dokumentasi Risiko

Di Fakultas Teknologi Industri, temuan menyoroti belum tersedianya SOP program kerja fakultas yang dapat ditunjukkan sebagai acuan pelaksanaan. Dokumentasi identifikasi isu internal dan eksternal juga belum memadai. Fakultas direkomendasikan menyusun SOP program kerja, mendokumentasikan proses kerja secara sistematis, dan mengembangkan program pelatihan berkala bagi dosen serta tenaga kependidikan.

Kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta uraian pekerjaan atau deskripsi pekerjaan menjadi perhatian berikutnya. Ketidakjelasan uraian tugas berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman personel dalam menjalankan tanggung jawab. Sosialisasi tupoksi dan pelatihan untuk setiap personel perlu dilaksanakan agar peran, tanggung jawab, dan alur kerja dipahami secara konsisten. Fakultas juga perlu mendokumentasikan identifikasi risiko aktivitas kerja, rencana penanganannya, serta peluang pengembangan.

Dalam pengendalian dokumen, salinan SOP, peraturan yang berlaku, dan rekaman kegiatan perlu tersedia pada tingkat fakultas serta selaras dengan dokumen yang dikelola pusat. Mekanisme pendokumentasian data personel juga perlu diperjelas. Pada bidang sarana prasarana, pengajuan kebutuhan dan pengadaan perlu didukung SOP dan bukti administrasi yang dapat ditelusuri.

Dokumen pengelolaan keuangan yang berada di tingkat institusi perlu dilengkapi dengan salinan atau akses yang sesuai untuk mendukung administrasi dan pembuktian pada tingkat fakultas. Dengan kelengkapan tersebut, fakultas dapat mengelola informasi yang dibutuhkan secara lebih efektif sekaligus memastikan kesesuaian antara kebutuhan operasional, prosedur pengajuan, dan dokumentasi pelaksanaannya.


Fakultas Teknik Lingkungan: Pembaruan Perencanaan dan Penguatan Sistem Layanan

Pada Fakultas Teknik Lingkungan, evaluasi menyoroti kelengkapan dokumen perencanaan dan sasaran mutu, termasuk dokumen visi-misi, rencana strategis, dan rencana operasional. Sejumlah acuan yang tercatat merujuk pada periode 2014–2018 sehingga pembaruan dan penyelarasan dengan kebutuhan terkini perlu dipastikan. Pelaporan program kerja juga masih bersifat insidental dan perlu didukung SOP yang jelas serta dokumentasi yang konsisten. Dokumentasi identifikasi isu internal dan eksternal, risiko aktivitas kerja, serta peluang pengembangan menjadi bagian yang perlu diperkuat.

Aspek sumber daya manusia mencakup pemahaman personel atas tupoksi, kebutuhan tenaga kerja, dan pelatihan yang sesuai dengan tugas serta kualifikasi. Fakultas perlu memastikan uraian pekerjaan tersedia dan dipahami, memetakan kebutuhan kompetensi, serta mendokumentasikan pelatihan dan evaluasi yang dilaksanakan. Catatan audit menunjukkan bahwa pelatihan dosen dilaksanakan sesuai kebutuhan akademik, sedangkan pengelolaan pelatihan tenaga kependidikan dan penghargaan prestasi dilakukan secara terpusat. Koordinasi dengan unit terkait dibutuhkan agar informasi dan bukti administrasi dapat diakses ketika diperlukan. Langkah ini menjadi dasar agar penempatan dan pengembangan personel mendukung pelaksanaan kegiatan program studi.

Pengelolaan sarana prasarana dan administrasi pendukung turut menjadi perhatian. Fakultas mencatat bahwa layanan sarana prasarana dikelola secara terpusat dan pengajuan umumnya dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak. Karena itu, kebutuhan fasilitas perlu dirinci dan dikoordinasikan dengan tingkat institusi, sementara salinan SOP dan rekaman pemeliharaan perlu tersedia bagi unit pengguna.

Status penggunaan lahan pada fakultas ini tercatat sebagai Sultan Ground. Dokumentasi administrasi dan pengelolaan terkait perlu dijaga secara tertib. Pemeriksaan juga mencakup ketersediaan sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus serta pengelolaan kebersihan yang dilakukan secara terpusat.

Pada aspek keuangan, dokumen pengelolaan disimpan di bagian keuangan institusi. Mekanisme akses, pengarsipan, bukti realisasi anggaran, dokumentasi pemasok, dan pelaporan perjalanan dinas perlu dipastikan dapat ditelusuri pada unit terkait. Penanganan keluhan telah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi, tetapi pencatatannya belum terdokumentasi secara memadai. Pelaksanaan audit internal juga belum dapat ditunjukkan, sedangkan rencana peningkatan mencakup upaya memperbaiki capaian akreditasi.


Tindak Lanjut untuk Perbaikan Berkelanjutan

Temuan lintas fakultas memperlihatkan pentingnya memastikan dokumen mutu tersedia, mutakhir, tervalidasi, dan dapat diakses oleh unit yang menjalankan proses. SOP dan peraturan yang disimpan secara terpusat perlu disosialisasikan serta disediakan salinannya bagi fakultas. Identifikasi isu, risiko, dan peluang harus diikuti dengan rencana tindakan dan dokumentasi pelaksanaan, sedangkan kegiatan audit internal perlu dijadwalkan dan dilengkapi bukti hasil pemeriksaan serta tindak lanjut.

Pada pengelolaan sumber daya manusia, penguatan diarahkan pada pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan, kejelasan tupoksi, pemutakhiran uraian pekerjaan, dan penyelenggaraan pelatihan secara periodik. Di bidang sarana prasarana, fakultas perlu merinci kebutuhan, menjaga catatan pemeliharaan, memastikan prosedur pengadaan tersedia, dan meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan. Pada administrasi keuangan, koordinasi dengan pengelola pusat dan ketersediaan salinan dokumen yang relevan diperlukan agar perencanaan, realisasi, serta pelaporan dapat ditelusuri.

Temuan AMNAI diklasifikasikan dalam catatan kesempatan untuk perbaikan atau opportunity for improvement (OFI), ketidaksesuaian minor, dan ketidaksesuaian mayor. Setiap temuan perlu ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi dan korektif, penetapan penanggung jawab serta target penyelesaian, dan verifikasi efektivitas perbaikan. Penanganan yang terdokumentasi membantu memastikan bahwa perbaikan bukan hanya dilakukan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses kerja dan pengendalian mutu unit.

Kegiatan AMNAI Tahun 2021 dikoordinasikan oleh Dr. Diananto Prihandoko, S.T., M.Si. dan Ir. Rita Dewi Triastianti, M.Si., dengan tim asesor yang terdiri atas Fifin Hindarti, S.Pd.T., M.T.; Ika Arsi Anafiati, S.T., M.Sc.; Viddyana Astrid Aninditya Mahasti, A.Md., S.E.; dan Yunita Wulandari, S.Pd. Para asesor tercatat mengikuti pelatihan AMNAI pada 24 Desember 2021. Pelaksanaan audit melibatkan pimpinan fakultas dan unit terkait dalam penyediaan informasi, data, serta dokumen yang diperlukan.

Melalui AMNAI, ITY memperkuat upaya membangun tata kelola nonakademik yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan rekomendasi secara konsisten diharapkan mendukung mutu layanan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Komitmen pimpinan dan seluruh personel, pengendalian dokumen yang baik, serta evaluasi tindak lanjut secara berkala menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan sistem penjaminan mutu.

 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search